Para pemimpin Hamas di Gaza mengatakan mereka menolak resolusi PBB yang dikeluarkan pada Senin (17/11/2025), yang menyerukan pengerahan pasukan internasional ke wilayah tersebut. Hamas menilai resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina.
“Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina,” ujar Hamas dalam sebuah pernyataan yang dilansir BBC.
Pernyataan itu juga mengecam pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang “misinya mencakup pelucutan senjata” kelompok-kelompok Palestina di Gaza.
“Menugaskan pasukan internasional dengan tugas dan peran di Jalur Gaza, termasuk melucuti perlawanan, mencabut netralitasnya, dan mengubahnya menjadi pihak dalam konflik yang mendukung pendudukan,” lanjut pernyataan itu.
Dewan Keamanan PBB pada Senin memberikan suara untuk mendukung resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) yang memperkuat rencana perdamaian Gaza Presiden Donald Trump. Rencana itu mencakup pengerahan pasukan internasional dan jalan menuju negara Palestina di masa depan.
Resolusi tersebut didukung oleh 13 anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Inggris dan Prancis, sementara dua negara – Rusia dan China – menyatakan abstain.
Teks itu juga mengemukakan kemungkinan berdirinya negara Palestina, sesuatu yang ditentang keras oleh Israel. Sebuah jalan menuju kenegaraan di masa depan dimasukkan menyusul tekanan dari negara-negara Arab utama.
Rencana perdamaian Trump pada dasarnya menangguhkan pertempuran antara Israel dan Hamas yang telah berkecamuk sejak kelompok bersenjata pimpinan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Sekitar 1.200 orang tewas dan 251 orang disandera dalam serangan itu. Lebih dari 69.483 warga Palestina tewas akibat aksi militer Israel di Gaza sejak saat itu, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.
Komentar